GORONTALO – Fenomena guru honorer yang dirumahkan menjadi salah satu isu utama dalam diskusi pendidikan yang diadakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Gorontalo, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategis (PSDMS), pada Selasa (12/2/2025).
Ketua Bidang PSDMS PW KAMMI Gorontalo, Fandi Mohamad, mengungkapkan bahwa banyak guru honorer menghadapi kenyataan pahit ketika kontrak mereka tidak diperpanjang atau terpaksa diberhentikan tanpa kepastian masa depan. Menurutnya, kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan mereka yang sejak awal sudah dalam ketidakpastian.
“Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak guru honorer dirumahkan adalah kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum sepenuhnya mengakomodasi mereka yang telah lama mengabdi. Banyak guru honorer tidak memenuhi persyaratan administratif atau terkendala dalam seleksi yang ketat. Akibatnya, mereka kehilangan pekerjaan sekaligus sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Fandi, kebijakan pengurangan tenaga honorer di berbagai daerah juga memperparah situasi. Keterbatasan anggaran sering kali membuat pemerintah daerah memangkas jumlah guru honorer tanpa memberikan solusi alternatif bagi mereka yang terdampak. Parahnya, tidak ada jaminan sosial yang memadai bagi guru honorer, sehingga mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup.
“Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi juga oleh dunia pendidikan secara keseluruhan. Kekurangan tenaga pengajar akibat pemutusan hubungan kerja terhadap guru honorer dapat mengganggu proses pembelajaran, terutama di daerah terpencil yang sangat bergantung pada mereka. Siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada tenaga pendidik,” bebernya, yang juga berprofesi sebagai guru SMP di Kabupaten Gorontalo.
Diskusi tersebut menyoroti perlunya solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah didesak untuk memastikan adanya kebijakan transisi yang lebih manusiawi bagi guru honorer yang dirumahkan, baik melalui program pelatihan, peluang kerja lain di sektor pendidikan, maupun skema jaminan sosial yang lebih layak.
“Perjuangan untuk kesejahteraan guru honorer tidak boleh berhenti. Semua pihak, baik pemerintah, organisasi pendidikan, akademisi, maupun masyarakat luas, harus terus bersuara agar tidak ada lagi guru yang kehilangan pekerjaan tanpa kepastian masa depan. Pendidikan yang berkualitas hanya dapat dicapai jika tenaga pendidiknya mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari PGRI Kota Gorontalo, akademisi, dan aktivis, serta diikuti oleh seluruh kader KAMMI se-Gorontalo dan para guru honorer.
